Kebijakan Gubernur Pertahankan Honorer di Kaltim Tuai Kontroversi

GenPI.co Kaltim - Keinginan Kebijakan Gubernur Kaltim Isran Noor untuk mempertahankan pegawai non ASN atau honorer menuai kontroversi.

Beragam tanggapan dilontarkan masyarakat, ada yang negatif maupun positif.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Prov Kaltim HM Syafranuddin mengatakan kebijakan yang akan diambil Kaltim itu sudah diperhitungkan dengan matang.

BACA JUGA:  Tak Ikuti Pusat, Kaltim Jamin Tak Akan Hapus Tenaga Honorer

Menurutnya, alasan mempertahankan honorer yakni Gubernur  tak ingin pengangguran bertambah.

Padahal akibat Covid-19, banyak ASN yang wafat terutama guru dan tenaga kesehatan.

BACA JUGA:  Update Covid-19 Kaltim, Kasus Baru Turun Drastis

"Di sisi lain, penerimaan calon ASN maupun PPPK masih terbatas,” ungkap Syafranuddin, Sabtu (05/03/2022).

Dia mengatakan jika semua pegawai non ASN dihapus sebagaimana diinginkan Kemenpan dan RB, hal tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap layanan publik.

BACA JUGA:  Keren! Anak Yatim Bisa Masuk Kampus di Kaltim Ini Tanpa Tes

Dia menjelaskan akibat moratorium penerimaan ASN beberapa tahun terakhir, sejumlah jabatan ASN yang kosong diisi dengan pegawai non ASN seperti di RSUD AWS Samarinda, UPTD Terminal, UPTD Panti Asuhan, PPL Pertanian, dan sejumlah jabatan lainnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News