GenPI.co Kaltim - Wakil Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin membuka Rakernas APPSI 2022 yang dihadiri seluruh Gubernur di Indonesia itu digelar di Bali, Senin (09/05/2022) malam. Dalam arahannya, Wapres berpesan 5 hal kepada pemerintah daerah.
Untuk diketahui, APPSI adalah Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.
Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah daerah berperan penting menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dia menekankan ada lima pedoman untuk mewujudkannya hal tersebut.
Pertama, pemda harus meningkatkan perekonomian masyarakat karena dalam dua tahun terakhir diterpa pandemi Covid-19.
Dia meminta program-program lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi.
Kedua, Wapres meminta pemda terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah masing-masing.
“Ciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM di daerah melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda,” kata Wapres.
Ketiga, mengajak pemerintah daerah untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
Dia menilai, penggunaan produk dalam negeri akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, utamanya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global saat ini.
“Seluruh aparat pemerintah daerah agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri, sehingga produk buatan kita menjadi raja di rumah sendiri,” tuturnya.
Keempat, pemerintah daerah juga harus menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
“Melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan, dan penguatan teknologi digital bagi UMKM,” kata Wapres.
Terakhir, Wapres mendorong pemerintah daerah untuk wujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
“Saya minta seluruh gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) karena sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah,” pungkasnya.
Di sisi lain, dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, dibutuhkan kemampuan atau prestasi oleh para pemegang jabatan.
Untuk menghasilkan pejabat yang berkompeten dan untuk menghindari kecurangan dalam proses lelang jabatan, diperlukan penerapan sistem merit yang berdasarkan pada kinerja.
“Saya harap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi dan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi,” kata Wapres.
Dia juga mengingatkan kepada para gubernur untuk melakukan percepatan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di daerah masing-masing.
Hal tersebut untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan dan administrasi kependudukan.(Setkab)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News