GenPI.co Kaltim - Permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengemis atau gepeng masih menjadi permasalahan serius di Kalimantan Timur.
Plt Sekda Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi mengatakan permasalahan ini harus ditangani secara bersama-sama.
Menurutnya, masalah ini sulit dituntaskan dalam kehidupan bermasyarakat, namun dapat dikurangi melalui program pemerintah.
Dia mengatakan kendala penanganan masalah ini yaitu jumlah mereka tidak terdata dengan benar, di kabupaten dan kota.
"Begitu juga data pengemis atau data masyarakat miskin," katanya, Kamis (19/05/2022).
Selain itu, penertiban dan pembinaan anak jalanan tidak dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh dikarenakan keterbatasan anggaran di OPD yang membidangi.
Dalam UUD 1945, kata dia, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memiliki gejala sosial dan permasalahan sosial.
"Melalui pertemuan ini dapat membantu pemerintah daerah melakukan pendataan dan pembinaan terhadap anjal dan gepeng, mengalokasikan anggaran, mendukung peran CSR untuk membantu dan penyediaan biaya pendidikan bagi anak jalanan," kata dia.
Dia mengatakan perlu ada peran dan kerja sama keluarga, masyarakat dan pemerintah.
"Penghargaan terhadap prestasi, pembuatan payung hukum yang mengatur hak dan kewajibannya dan menyusun sistem pembelajaran pendidikan dan pemberian skill yang efektif untuk anjal lewat pendidikan rumah singgah," rincinya.
Dia berharap ada komitmen bersama dan kerjasama penanganan anjal dan gepeng lintas kabupaten/kota serta kerjasama penanganan anjal/gepeng lintas provinsi dengan membuat surat perjanjian/MoU.(pemprov kaltim)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News