GenPI.co Kaltim - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan harus ada percepatan penuntasan program seleksi tenaga honorer menjadi PPPK.
“(Tujuannya, red) agar ada kepastian nasib dari tenaga honorer yang selama ini terkatung-katung,” kata dia di Balikpapan, Jumat (26/8).
Menurut wanita yang karib disapa Melki itu, ketidakpastian langkah pemerintah membuat nasib honorer menggantung.
“Kami mendorong pembentukan panitia khusus lintas Komisi di DPR RI,” kata Melki.
Dia menjelaskan wacana honorer dihapus akan menyebabkan pelayanan publik terganggu apabila tidak dirumuskan dengan baik.
“Kalau dilaksanakan tidak tepat, akan melumpuhkan pelayanan publik, meningkatkan angka pengangguran, dan menimbulkan permasalahan lainnya,” kata Melki.
Dia menyebut kebijakan penghapusan honorer harus melibatkan banyak pihak.
Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II itu juga mengimbau pemerintah pusat dan daerah memaksimalkan pengangkatan tenaga kesehatan non-ASN menjadi PNS atau PPPK pada 2022.
Caranya ialah melalui verifikasi dan validasi data serta mengambil kebijakan afirmasi dalam seleksi PPPK.
“Kami berkomitmen agar persoalaan tenaga honorer segera dituntaskan, sehingga mereka mendapatkan kepastian jaminan kesejahteraan dari negara,” ucap Melki. (dpr)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News