GenPI.co Kaltim - DPRD Kalimantan Timur meminta pemerintah provinsi menekan angka pernikahan dini di wilayahnya.
Anggota DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh mengatakan, rata-rata kasus dispensasi pernikahan dini ini disebabkan hamil di luar nikah.
"Setiap tahun di Kaltim tercatat sekitar 1.000 kasus. Lebih memprihatinkan lagi, mereka yang terjaring kasus itu sebagian masih berstatus pelajar,” ujarnya, Kamis (24/3).
Dia mengungkapkan, penting untuk menekan angka pernikahan dini. Sebab, dapat menimbulkan potensi bertambahnya angka balita stunting.
Hamil di usia sangat muda berpotensi bayi yang dilahirkan mengalami stunting.
“Penanggulangan stunting selain dengan upaya memenuhi gizi, pemerintah juga perlu mengatasi kasus pernikahan dini. Jadi upaya untuk menurunkan stunting tidak sekadar memenuhi gizi tetapi dilihat kesesuaiannya,” kata Fitri.
Menurut Fitri, salah satu faktor tingginya kasus pernikahan usia dini karena minimnya kedekatan seorang putri dengan ayahnya. Hal itu sesuai riset yang dilakukan.
Pihaknya berpesan kepada setiap orang tua, terutama ayah untuk lebih memperhatikan putrinya dalam bergaul. “Kalau dia dekat dengan ayahnya, mendapat kasih sayang, anak perempuannya akan mengukur laki-laki itu dengan ayahnya,” ucap Maisyaroh.
Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita mengeklaim angka pernikahan dini terus turun dalam beberapa tahun terakhir.
"Pada tahun 2021 angka pernikahan usia anak berhasil diturunkan. Dari angka 1.159 orang pada tahun 2020, menjadi 1.089 orang pada tahun 2021," kata dia.
Sejumlah upaya terus dilakukan untuk menyosialisasikan pencegahan terjadinya pernikahan usia dini. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News