Update IKN Terbaru, Kepala Otorita Harap Masyarakat Urun Biaya

GenPI.co Kaltim - Masyarakat diharapkan bisa urun rembuk dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk pembiayaan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (29/03/2022).

"Masyarakat juga bisa urun rembuk dan juga dalam skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai macam fasilitas di lapangan," kata Bambang.

BACA JUGA:  Ada IKN di Kaltim, Samarinda Juga Ingin Lakukan Hal Ini

Bambang menyampaikan hal tersebut didampingi Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.

Keduanya bertemu dengan Presiden Jokowi bersama dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan pejabat terkait lainnya.

BACA JUGA:  Endus Peluang Besar Pemindahan IKN di Kaltim, Malaysia Bergerak

Menurutnya membangun kota tidak sebentar dan bisa memakan waktu 3 hingga 5 tahun.

"Ini merupakan satu langkah panjang, 15 - 20 tahun ke depan dan bahkan kita punya perencanaan hingga 2045. Ini tentu saja membutuhkan 'support' pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat," ungkap Bambang.

BACA JUGA:  IKN Pindah ke Kaltim, Malaysia Langsung Incar Sektor-sektor Ini

Bambang menyebut Undang-undang No 3 tahun 2022 tentang IKN mengatur dana pembangunan IKN didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD atau Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan juga dari masyarakat sendiri.

Dia mencontohkan, misalnya ada diaspora global atau orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang jumlahnya 8 juta orang.

Mereka bertanya, apakah diperbolehkan ingin mempunyai rumah diaspora di IKN.

Hal-hal seperti itu menurut Bambang, merupakan inisiatif dari masyarakat yang baik.

"Dan mereka juga nanti akan 'mencari dananya sendiri' untuk membangun itu. Kami sifatnya fasilitasi sejauh desain dan hal-hal yang prinsip untuk menjaga keharmonisan rancang bangun dari kota itu tetap terjaga," ungkap Bambang.

Nantinya, Otorita IKN, menurut Bambang, akan memiliki badan usaha yang diharapkan bisa lincah dalam bertindak.

"Istilahnya 'agile' untuk nanti berhubungan dengan pihak-pihak mitra pembangunan kami. Jadi nanti ada Badan Otorita yang akan menyelenggarakan pemerintahan sebagai regulator dan juga sebagai manajemen perkotaan, manajer perkotaan," katanya.

Sedangkan di bawahnya nanti akan ada satu badan usaha yang dibentuk untuk pengusahaan yang diharapkan bisa lincah bekerja sama dengan berbagai mitra swasta dan masyarakat.(Ant)