GenPI.co Kaltim - Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi menyebut pendanaan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dari patungan masyarakat tidak memungkinkan.
Menurutnya, saat ini ekonomi sedang lesu akbat pandemi Covid-19 yang hampir dua tahun terakhir.
Sehingga, masyarakat diminta patungan untuk biaya pembangunan IKN merupakan tak tepat karena dari awal pendanaan ini dilakukan oleh pemerintah pusat.
"Setahu saya, dari awal (pemerintah) pusat yang membiayai. Ataupun mungkin kalau ada yang kurang (pembiayaan) ya, tetap jadi urusan pusat lah," kata dia, Selasa (29/03/2022).
Hadi menduga apa yang dimaksud oleh kepala otorita IKN Bambang Susantono tentang masyarakat yakni para pengusaha besar.
"Masyarakat kan terbatas dananya. Jadi masyarakat dalam tanda kutip yang dimaksud (Bambang Susantono) itu pengusaha besar kali," imbuhnya.
Hadi menjelaskan, ada terdapat perusahaan besar khususnya di bidang pertambangan batu bara di Indonesia.
Dia mengatakan kemungkinan yang dimaksud yakni para perusahaan besar yang diminta untuk membatu pembangunan IKN.
"Perusahaan-perusahan besar itu (mungkin) yang diharapkan membantu IKN, bukan dan jangan masyarakat kecil, lah," jelasnya.
Dia mengatakan akibat pandemi membuat masyarakat kesulitan secara ekonomi.
Bahkan untuk membeli minyak goreng saja mereka sudah kesulitan.
"Ekonomi masyarakat terbatas. Mau beli minyak goreng aja susah, masa mau bangun IKN? Jangan lah," tandasnya.
Pernyataan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mewacanakan pembangunan IKN melalui skema crowd funding atau patungan masyarakat.
Pernyataan itu kemudian memicu perdebatan dan menuai polemik.(JPNN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News