GenPI.co Kaltim - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus adil dan merata.
Hal itu, dia sampaikan saat Rakor pelaksanaan pembangunan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kamis (31/03/2022).
Pasca penetapan kepindahan IKN, Hadi merasa bersyukur sebab Kaltim terus menjadi perhatian pemerintah pusat.
Pemerintah pusat, lanjut Hadi, harus memperhatikan aspirasi masyarakat agar pembangunan tetap berasaskan pemerataan dan keadilan.
"Terutama empat daerah yang sering diundang dan bersentuhan langsung dengan IKN, yakni dua kabupaten dan dua kota minta agar ada pembangunan yang berkeadilan," ungkapnya.
Dua kabupaten dan dua kota, dimaksud Wagub, tidak lain adalah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, serta Balikpapan dan Samarinda, harus mendapatkan porsi yang cukup agar pembangunan tidak ada ketimpangan.
"Pembicaraan dan komunikasi harus terus dilakukan secara detail. Kami siap mensupport pembangunannya," ucapnya lagi.
Bagi orang nomor dua Benua Etam ini, anggota DPD RI harus mampu menerjemahkan keinginan dan harapan daerah dan masyarakatnya.
"Ya, itu sudah kita sampaikan semua, bagaimana IKN benar-benar mendorong terciptanya pemerataan pembangunan. Tadi juga ada disampaikan terkait infrastruktur jalan di kawasan perbatasan," ungkapnya.
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengakui sengaja datang bersama tiga wakil menteri yang berkaitan langsung dengan pembangunan IKN.
"Kami ingin mendengar langsung apa saja permasalahan yang dihadapi, aspirasi dan keluhan masyarakat berkaitan pembangunan IKN. Semoga apa yang disampaikan tadi sudah mampu dipahami pihak kementerian," kata dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News