GenPI.co Kaltim - Seandainya Kaltim merupakan negara sendiri, maka kekayaannya akan lebih besar dari negara Brunei Darusalam.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi saat pelantikan pengurus DPW Gekrafs Kaltim.
Dia menegaskan, Kaltim merupakan daerah dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi hasil kekayaan alam itu disumbangkan untuk pembangunan bangsa dan negara.
"Seandainya Kaltim berdiri menjadi negara sendiri, kita akan lebih kaya dari Brunei Darussalam," katanya dikutip dari instagram Pemprov Kaltim, Minggu (03/04/2022).
Dia mengatakan Kaltim merupakan bagian dari negara kesatuan republik Indonesia.
Untuk itu, kekayaan alam pun diberikan dan diatur sesuai aturan keuangan yang berlaku diaman hasil kekayaan alam itu disumbangkan juga untuk pembangunan daerah lain di Indonesia.
Selain itu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim tidak pernah lebih Rp15 triliun dan puncaknya terjadi pada tahun 2012, setelah itu APBD kembali turun naik, dan tahun ini mendekati Rp12 triliun.
"Maknanya dana kami terbatas, apalagi luas Kaltim sama dengan Pulau Jawa, padahal disana hanya enam provinsi, tapi APBDnya kalau ditotalkan ratusan triliun, sementara Kaltim tidak pernah lebih dari Rp12 triliun," ujarnya.
Walaupun demikian, lanjut Hadi, Provinsi Kaltim pernah berusaha untuk mendapatkan keadilan dan ditolak MK menuntut status daerah otonomi khusus.
Pihaknya juga pernah mengajukan judicial review untuk merubah dana bagi hasil (DBH) yang tadinya 15,5 persen, berdasarkan kajian para akademisi seharusnya DBH sumber daya alam maupun DBH migas 30 persen sampai 40 persen.
"Tapi tidak disetujui juga," ungkapnya
Walaupun demikian, pemerintah daerah dan masyarakat Kaltim tidak pernah berontak dan berkecil hati atas keputusan tersebut,
"Kami tetap dalam NKRI, dan buah kesabaran kami, akhirnya Provinsi Kaltim ditetapkan menjadi Ibu Kota Nusantara menggantikan Jakarta," tegas Hadi Mulyadi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News