GenPI.co Kaltim - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi meminta Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjelaskan terkait wacana patungan warga.
Patungan warga itu untuk membangun IKN yang di Kaimantan Timur.
Dia mengatakan dalam skema awal pembangunan IKN tidak membebani masyarakat.
Sebab, pembiayaannya dari pemerintah pusat dan investor.
"Mungkin perlu penjelasan lebih rinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN," kata Hadi Mulyadi usai pelantikan pengurus DPW Gekrafs Kaltim,dikutip dari instagram Pemprov Kaltim, Minggu (03/04/2022).
Hadi Mulyadi menambahkan mungkin yang dimaksud patungan masyarakat untuk pembangunan IKN adalah masyarakat yang mampu.
Dalam hal ini tentu para pengusaha tambang, maupun kelapa sawit atau pun pengusaha diberbagai bidang lainnya.
Di Kaltim, kata dia, terdapat 30 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan ribuan IUP (Izin Usaha Pertambangan) termasuk perkebunan kelapa sawit.
"Mereka itulah kita harapkan patungan untuk membangun IKN, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud untuk pengusaha, bukan masyarakat," ungkap Hadi Mulyadi.
Seperti diketahui belakangan ini ramai diperbincangkan berbagai kalangan masalah patungan dana dari masyarakat (crowdfunding).
Salah satunya yang disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, yang menyinggung membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat untuk pembangunan IKN.
Crowdfunding atau yang lebih dikenal masyarakat dengan kata patungan itu dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan IKN.
Dan pentingnya urun dana dari masyarakat lantaran pembangunan IKN dinilai membutuhkan langkah jangka panjang.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News