Mengapa Wagub Kaltim Getol Tolak Patungan Warga untuk Bangun IKN?

GenPI.co Kaltim - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi getol menolak wacana patungan warga untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hadi menilai bahwa pendanaan untuk membangun IKN yakni berasal dari pemerintah pusat dan investor.

Untuk itu, dia menilai perlu penjelasan lebih rinci terkait maksud wacana patungan warga untuk membangun IKN.

BACA JUGA:  Kekhawatiran Warga Sepaku soal IKN Nusantara, Persaingan SDM

"Mungkin perlu penjelasan lebih rinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN," kata Hadi Mulyadi dikutip dari instagram Pemprov Kaltim, Senin (04/04/2022).

Hadi Mulyadi menambahkan mungkin yang dimaksud patungan masyarakat untuk pembangunan IKN adalah masyarakat yang mampu.

BACA JUGA:  PM Malaysia Bertemu Jokowi, Singgung soal IKN Nusantara

Dalam hal ini tentu para pengusaha tambang, maupun kelapa sawit atau pun pengusaha diberbagai bidang lainnya.

"Di Kaltim terdapat 30 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan sekian ribu IUP (Izin Usaha Pertambangan) termasuk perkebunan kelapa sawit," kata dia.

BACA JUGA:  Wacana Patungan Warga Bangun IKN, Wagub Kaltim Sampai Tuntut Ini

Hadi mengatakan perusagaan itu yang diharapkan patungan untuk membangun IKN.

"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud untuk pengusaha, bukan masyarakat," ungkap Hadi Mulyadi.(*)