GenPI.co Kaltim - Ribuan mahasiswa turun ke jalan menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Kaltim, Kota Samarinda, Rabu (06/04/2022) siang.
Aksi Massa ini menyatakan penolakan perpanjangan massa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.
Mereka juga menolak wacana pengunduran Pemilu 2024.
Selain itu, mereka juga menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM dan PPN.
Dalam akasinya ini, para mahasiswa melakukan aksi bakar ban.
Kendati demikian, aksi ini berjalan tertib dan damai.
Humas Aliansi Mahakam Arya Yudistira mengatakan ada tiga tuntutan yang mereka sampaikan kepada wakil rakyat di DPRD Kaltim.
"Pertama adalah penolakan kenaikan BBM dan kenaikan PPN. Kemudian penolakan atas wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu 2024," terangnya.
Mereka menilai dampak kenaikan BBM dan PPN membuat harga barang dan kebutuhan masyarakat ikut naik. Akibatnya perekonomian masyarakat semakin tercekik.
"Sangat tidak relevan. Di saat kondisi pandemi sekarang dan pemulihan ekonomi yang belum maksimal, hal ini sangat tidak bisa diterima masyarakat," jelasnya.
Aliansi Mahakam menuding poin mengenai kenaikan PPN dan BBM, seolah dipersiapkan sebagai anggaran penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Sementara di poin ketiga, sangat jelas di Pasal 7 Amandemen UU 1945. Tertuang bahwa presiden dan wakil presiden itu hanya diberikan masa jabatan satu periode dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan masa jabatannya lima tahun yang sama," tegasnya.
Arya menambahkan tujuan ribuan massa itu menyambangi Kantor DPRD Kaltim guna menagih sikap wakil rakyat di Kaltim atas tiga poin tuntutan mereka.
Aliansi Mahakam meminta agar anggota dewan menyuarakan hal yang sama, mengenai penolakan tersebut.
"Apabila DPRD Kaltim tidak bersikap yang sama dengan kami, maka kami melakukan aksi lanjutan melibatkan massa yang lebih banyak dari pada hari ini," pungkas dia. (JPNN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News