GenPI.co Kaltim - Diperkirakan sebanyak 2,5 juta penduduk akan datang ke Kaltim, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga kerja, imbas dipindahnya ibu kota negara (IKN).
Untuk itu, Pemprov Kaltim harus mulai mempersiapkan dan mengantisipasi hal tersebut karena bisa menimbulkan dampak sosial terkait tenaga kerja.
Kaltim tidak ingin warga lokal nantinya akan terpinggirkan kalah bersaing dengan tenaga kerja luar daerah
“Kalau tidak diantisipasi mulai sekarang, tentu akan menimbulkan dampak sosial. Kami terus melakukan berbagai upaya ke setiap daerah," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim Sufian Agus, Senin (12/04/2022).
Dia mengatakan penduduk di Kaltim heterogen dan semua suku dan agama ada.
Menurutnya, penduduk yang dominan bukan penduduk aslinya, dimana jumlah penduduk 3,9 juta jiwa terdiri 30 persen dari suku Jawa, sisanya etnis Bugis, Banjar, Dayak, Kutai termasuk suku-suku lainnya.
“Untuk mewujudkan terjaganya kondusifitas daerah, kami terus membangun koordinasi, sinergi dan kerja sama dengan berbagai instasi, lembaga, ormas, forum, penguyuban, termasuk seluruh lapisan masyarakat," kata dia.
"Sehingga riak-riak kecil bisa diredam dan Kaltim tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Sufian menambahkan tugas Badan Kesbangpol memang sangat penting, apalagi UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN sudah disahkan, otomatis tugas berat sudah menanti, khususnya dalam mengantisipasi dampak sosial.
Apalagi Provinsi Kaltim, tambahnya ibarat miniatur Indonesia, semua suku dan agama ada di Benua Etam.
Selain IKN, agenda lain yang jadi perhatian yakni pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2024.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News