GenPI.co 
GenPI.co Kaltim - Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi menyebut pendanaan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dari patungan masyarakat tidak memungkinkan.
Menurutnya, saat ini ekonomi sedang lesu akbat pandemi Covid-19 yang hampir dua tahun terakhir.
Sehingga, masyarakat diminta patungan untuk biaya pembangunan IKN merupakan tak tepat karena dari awal pendanaan ini dilakukan oleh pemerintah pusat.
BACA JUGA: Update Covid-19 Kaltim, 5 Daerah Masih di Zona Risiko Tinggi
"Setahu saya, dari awal (pemerintah) pusat yang membiayai. Ataupun mungkin kalau ada yang kurang (pembiayaan) ya, tetap jadi urusan pusat lah," kata dia, Selasa (29/03/2022).
Hadi menduga apa yang dimaksud oleh kepala otorita IKN Bambang Susantono tentang masyarakat yakni para pengusaha besar.
BACA JUGA: IKN Pindah ke Kaltim, Malaysia Langsung Incar Sektor-sektor Ini
"Masyarakat kan terbatas dananya. Jadi masyarakat dalam tanda kutip yang dimaksud (Bambang Susantono) itu pengusaha besar kali," imbuhnya.
Hadi menjelaskan, ada terdapat perusahaan besar khususnya di bidang pertambangan batu bara di Indonesia.
BACA JUGA: Dukungan untuk Ridwan Kamil sebagai Capres Muncul di Kaltim
Dia mengatakan kemungkinan yang dimaksud yakni para perusahaan besar yang diminta untuk membatu pembangunan IKN.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Masyarakat Diajak Patungan untuk IKN, Wagub Kaltim: Beli Minyak Goreng Saja Susah
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
