GenPI.co 
Mereka menilai dampak kenaikan BBM dan PPN membuat harga barang dan kebutuhan masyarakat ikut naik. Akibatnya perekonomian masyarakat semakin tercekik.
"Sangat tidak relevan. Di saat kondisi pandemi sekarang dan pemulihan ekonomi yang belum maksimal, hal ini sangat tidak bisa diterima masyarakat," jelasnya.
Aliansi Mahakam menuding poin mengenai kenaikan PPN dan BBM, seolah dipersiapkan sebagai anggaran penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
BACA JUGA: Tersisa 3 Zona Merah Penularan Covid-19 di Kaltim, Hamdalah
"Sementara di poin ketiga, sangat jelas di Pasal 7 Amandemen UU 1945. Tertuang bahwa presiden dan wakil presiden itu hanya diberikan masa jabatan satu periode dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan masa jabatannya lima tahun yang sama," tegasnya.
Arya menambahkan tujuan ribuan massa itu menyambangi Kantor DPRD Kaltim guna menagih sikap wakil rakyat di Kaltim atas tiga poin tuntutan mereka.
BACA JUGA: Jangan Panik, Bahan Pangan di Kaltim Cukup hingga Idul Fitri
Aliansi Mahakam meminta agar anggota dewan menyuarakan hal yang sama, mengenai penolakan tersebut.
"Apabila DPRD Kaltim tidak bersikap yang sama dengan kami, maka kami melakukan aksi lanjutan melibatkan massa yang lebih banyak dari pada hari ini," pungkas dia. (JPNN)
BACA JUGA: Pro Kontra Pemindahan IKN ke Kaltim, Gubernur Bilang Begini
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Ribuan Mahasiswa di Kaltim Bergerak, Tolak Jokowi Tiga Periode
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
