GenPI.co Kaltim - Para tenaga honorer, termasuk di Kalimantan Timur, bisa bernapas lega karena seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022 lebih berpihak kepada mereka.
Misalnya, tidak ada tes bagi honorer K2 dan guru honorer negeri yang sudah mengabdi minimal tiga tahun dan tercatat di data pokok pendidikan (dapodik).
Namun, Wakil Ketua forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Pusat Hasna menilai hal itu bisa menimbulkan dampak besar.
Menurut Hasna, para tenaga honorer bodong akan muncul untuk mendapatkan kesempatan.
"Mereka ramai-ramai minta dimasukkan ke dalam daftar pokok pendidikan (dapodik)," kata Hasna, Kamis (11/8).
Oleh karena itu, Hasna menganjurkan ada revisi soal syarat seleksi tanpa tes.
Dia menjelaskan syarat itu sebaiknya tidak diterapkan untuk honorer yang sudah mengabdi minimal tiga tahun, tetapi lebih.
Menurut Hasna, honorer siluman akan lebih mudah menyusup jika syarat seleksi tanpa tes diberlakukan bagi yang sudah bekerja minimal tiga tahun.
Hasna menilai syarat minimal lima tahun bekerja akan menyulitkan para tenaga honorer bodong masuk.
"Jelang pemilu begini, macam-macam cara dilakukan untuk mendapatkan suara. Honorer objek yang strategis mendulang suara," terang Hasna. (esy/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News