Kaltim Sumbang Negara Rp 700 T per Tahun, yang Kembali Kecil

GenPI.co Kaltim - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi mengatakan daerahnya menyumbang Rp 500 triliun-Rp 700 triliun per tahun ke negara melalui ekspor sumber daya alam.

Meskipun sudah menyumbang dalam jumlah sangat besar, Kaltim tidak mendapatkan imbal balik yang signifikan.

Menurut Hadi, yang kembali ke Kaltim tidak banyak, bahkan kurang untuk membangun wilayah yang sangat luas.

BACA JUGA:  Iwan Fals: Bagaimana IKN Nusantara? Sudah Ada Penduduknya?

“Kaltim pernah mengajukan otonomi khusus seperti Aceh, Papua, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta, tetapi ditolak,” kata Hadi sebagaimana dikuti akun Instagram Pemprov Kaltim, Kamis (22/9).

Dia menjelaskan Kaltim juga pernah mengajukan revisi dana bagi hasil (DBH) migas.

BACA JUGA:  Otorita IKN Nusantara Buka Loker, SDM Kaltim Diprioritaskan

Selain itu, Kaltim juga pernah berupaya menambah persentase bagian dana transfer dari pusat ke daerah melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).

Hadi menilai keputusan pemerintah membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim tidak salah.

BACA JUGA:  IKN Nusantara Tak Bisa Ditandingi Ibu Kota Negara Lain

Sebab, Kaltim berada di lokasi yang strategis. Selain itu, IKN Nusantara juga bertujuan memeratakan pembangunan, khususnya wilayah Indonesia timur.

“Selama ini, 60 persen APBN beredar di Pulau Jawa, 20 persen di Pulau Sumatera, dan sisanya di wilayah Indonesia timur, seperti Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua,” kata Hadi.

Dia pun berharap mimpi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota ke Kaltim bisa terwujud. (*)