Demo 11 April 2022 di Samarinda Sempat Diwarnai Aksi Dorong

GenPI.co Kaltim - Demo 11 April 2022 di Kota Samarinda sempat diwarnai aksi dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian yang berjaga, Senin (11/04/2022).

Saat itu, massa hendak memasuki gedung DPRD Kaltim. 

Hal tersebut karena wakil rakyat tak kunjung keluar untuk menemui massa aksi.

BACA JUGA:  Prakiraan Cuaca Kaltim Hari Ini dan Besok, Warga Waspada!

Dalam aksi itu, terdengar yel-yel kepada polisi. "Tugas mu mengayomi, tugas mu mengayomi, pak polisi, pak polisi, jangan jadi tukang pukul," teriak massa.

"Simpulkan tangan kalian kawan-kawan, maju," teriak pemimpin aksi melalui mobil komando.

BACA JUGA:  Gelombang Demonstrasi Juga Terjadi di Kaltim, DPRD Dikepung

Seruan tersebut lantas disambut dengan gerakan maju ke depan.

Alhasil aksi saling dorong sempat terjadi. Namun kepolisian memilih mundur dan menutup gerbang masuk gedung DPRD Kaltim.

BACA JUGA:  Akhirnya Tak Ada Zona Merah di Kaltim, Alhamdulillah

Ribuan mahasiswa kembali meneriakan yel-yel mereka. "Hati-hati, hati-hati, hati-hati provokasi," kata pimpinan aksi.

Tidak berselang lama seusai terjadinya gesekan tersebut, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK didampingi Kapolres Samarinda Kombes Pol Ary Fadli dan Dandim 0901 Samarinda Letkol Arm Novi Herdian memilih untuk menemui massa di luar gerbang.

"Kami mendukung penuh apa yang menjadi tuntutan adek-adek mahasiswa. Kami jamin tuntutan yang disampaikan hari ini akan kami sampaikan hingga ke DPR RI," ucap Makmur HAPK.

Ucapan tersebut disambut riuh tepuk tangan dari para pengunjuk rasa. Pimpinan aksi dari mobil komando kemudian meminta agar Ketua DPRD Kaltim untuk menandatangani surat tiga tuntutan mereka.

"Kami ingin Bapak menandatangani dan membacakan langsung tuntutan kami ini sekarang

Akhirnya, Ketua DPRD Kaltim melakukan penandatanganan MOU tiga tuntutan massa dari lintas organisasi kemahasiswaan tersebut.

Sebagaimana diketahui, tiga poin tuntutan massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) itu menolak perpanjangan massa jabatan Presiden Jokowi dan wacana pengunduran Pemilu 2024.

Serta menolak kenaikan harga BBM dan PPN.

"Kami DPRD Kaltim bersepakat dan menerima tuntutan dari Aliansi Mahakam. Yaitu, menolak dan membatalkan kenaikan BBM. Menolak dan membatalkan kenaikan PPN. Menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024," tandas Makmur.

Pemandangan MOU tuntutan massa aksi ini disambut kegembiraan.

Aksi 11 April 2022 di Samarinda, Kaltim berujung damai aman dan kondusif. Massa meninggalkan lokasi dengan tertib dan ditutup memungut sampah.(JPNN)