Keruk Tambang di Kaltim, CSR Mengalir ke Kampus di Jawa

Menurutnya, dana CSR tersebut merupakan kewajiban perusahaan untuk pembangunan di daerah, karena telah melakukan kegiatan bisnis di wilayah tersebut.

"Aturannya ada, CSR harus memprioritaskan daerah yang memproduksi. Masalahnya PKP2B ini urusannya dengan pusat seakan-akan daerah ini diabaikan," bebernya.

Dia menilai kurangnya komunikasi yang baik antara daerah dan pusat, padahal daerah sudah begitu banyak memberikan hasil bumi kepada negara.

BACA JUGA:  Persebaya Buka Opsi Tambah Kiper, Eks Borneo FC Masuk Radar?

"Ekspor terbesar setelah Jawa Barat adalah Kaltim, kan luar biasa kita membantu negara," ucapnya.

“Pak Isran mengatakan besaran dana bagi hasil (DBH) minimal 50 persen. Yang jelas kita sudah memperjuangkan dua kali kepada pemerintah pusat,” ujar Hadi Mulyadi.(ant)

BACA JUGA:  Cair, Guru di Kaltim Mendapatkan Tambahan Tunjangan Tiap 3 Bulan

Video populer saat ini:

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News