GenPI.co 
Hal lain yang juga disorot ialah buruh perempuan. Pada undang-undang sebelumnya terdapat hak cuti hamil dan melahirkan, sekarang tidak bekerja tidak dibayar.
"Mereka mengusulkan agar upah ditinggikan mengikuti perkembangan ekonomi," tutup Eddy.
Legislator Kaltim Komisi IV Rusman Ya'qub menyampaikan sudah seharusnya pemerintah hadir pada setiap persoalan perburuhan.
BACA JUGA: Buruh di Kaltim Tak Terima THR Bisa Melapor, Berikut ini Caranya
Ya'qub mengungkapkan, buruh seringkali mendapat permasalahan penegakan hukum, salah satunya pelaksanaan undang-undang perburuhan dan sengketa perburuhan. Dalam hal ini buryh selalu kalah.
Harusnya penegakan hukum perburuhan tegak lurus, yang benar dinyatakan benar.
BACA JUGA: Ketua Serikat Buruh Buka-bukaan IKN Nusantara, Sejarah
"Kita berharap pemerintah tidak memiliki kecenderungan keberpihakan, harus benar-benar netral antara kepentingan perusahaan atau pengusaha dengan kepentingan buruh itu sendiri," tandasnya. (ant)
Heboh..! Coba simak video ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
