GenPI.co 
Masih ada proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang tidak transparan dan proses manajemen SDM yang tidak transparan (jual beli jabatan).
”Dan 90 persen pemerintah daerah masih bermasalah dengan itu,” ungkapnya.
Survei ini mengukur dimensi transparansi, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, integritas tugas, trading in influence, serta pengelolaan PBJ.
Hasil survei tersebut telah diserahkan kepada semua kepala daerah, termasuk di Kaltim.
BACA JUGA: KPK Datangi Provinsi Kaltim, Ada Apa?
"Bagaimana hasil surveinya dan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan, semua ada di situ. Tentu kita berharap agar para kepala daerah setidaknya bisa mendekati prinsip Bung Hatta, tidak korupsi,” tandasnya.(*)
Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
