GenPI.co 
"Maknanya dana kami terbatas, apalagi luas Kaltim sama dengan Pulau Jawa, padahal disana hanya enam provinsi, tapi APBDnya kalau ditotalkan ratusan triliun, sementara Kaltim tidak pernah lebih dari Rp12 triliun," ujarnya.
Walaupun demikian, kata Hadi, Provinsi Kaltim pernah berusaha untuk mendapatkan keadilan dan ditolak MK menuntut status daerah otonomi khusus.
Bahkan termasuk mengajukan judicial review untuk merubah dana bagi hasil (DBH) yang tadinya 15,5 persen, berdasarkan kajian para akademisi seharusnya DBH sumber daya alam maupun DBH migas 30 persen sampai 40 persen.
BACA JUGA: Bagaimana Angka Stunting di Kaltim? 4 Kabupaten Jadi Catatan
"Tapi tidak disetujui juga," ungkapnya
Walaupun demikian, pemerintah daerah dan masyarakat Kaltim tidak pernah berontak dan berkecil hati atas keputusan tersebut,
BACA JUGA: Awal April Ada Kabar Buruk dari Update Covid-19 di Kaltim
"Kami tetap dalam NKRI, dan buah kesabaran kami, akhirnya Provinsi Kaltim ditetapkan menjadi Ibu Kota Nusantara menggantikan Jakarta," tegas Hadi Mulyadi.(*)
Video populer saat ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
