GenPI.co 
Mulai April 2022, pihaknya memberikan imbauan kepada para pejabat eselon II, III dan IV untuk membayar zakat profesi (penghasilan) melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di OPD masing-masing dan disalurkan ke Baznas.
"Saya sudah lapor ke Pak Gubernur, dan beliau sangat setuju. Bu sekda atau yang mewakili, tolong segera dibuat imbauan kepada seluruh pejabat eselon II, III dan IV mulai bulan ini dianjurkan untuk membayar zakat profesinya kepada Baznas,"kata dia.
Imbauan untuk membayar zakat ini tidak akan memberatkan para pejabat eselon beragama Islam yang secara umum memiliki penghasilan di atas Rp10 juta dari gaji pokok dan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
BACA JUGA: Samarinda Bakal Larang Penjualan Bensin Eceran, Imbas Kebakaran
Justru kata Hadi, adanya pengumpulan zakat ini akan menyelamatkan mereka. Sebab di setiap penghasilan mereka terdapat hak orang lain.
Kewajiban berzakat ini sesuai ketentuan Baznas Pusat hanya berlaku bagi mereka yang memiliki penghasilan di atas Rp6.644.868 per bulan atau Rp79.738.415 per tahun. Zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 persen.
BACA JUGA: Kaltim Mengizinkan PNS Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik
"Jadi kalau eselon IV punya penghasilan Rp 10 juta per bulan, zakatnya tidak besar. Hanya Rp 250 ribu. Mungkin hanya sekali makan ke warung," ucap Hadi.
Namun selama ini belum terbiasa dan tidak ada lembaga resmi yang secara teratur melakukan pengumpulan zakat tersebut. Oleh sebab itu, Wagub mengimbau agar mulai bulan ini pengumpulan zakat profesi ini sudah bisa dilakukan melalui Baznas.
BACA JUGA: Tahun 2030 Diprediksi Ada Dua Kali Ramadan, Kata Astronom
"Yakinlah, tidak akan memberatkan, justru menyelamatkan," tekan Wagub lagi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
