GenPI.co 
GenPI.co Kaltim - Pemerintah Provinsi Kaltim meminta petani tak gusar terkait kebijakan Presiden Joko Widodo yang menghentikan ekspor minyak goreng (migor) dan CPO (crude palm oil) serta turunannya.
Sebab, menurut surat edarannya (SE) Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian tertanggal 25 April 2022, CPO tidak termasuk kedalam produk sawit yang dilarang ekspor.
Larangan ekspor diterapkan kepada RBD Palm Olein dalam kemasan berat bersih tidak lebih 25 Kg, lain-lain dengan nilai iodine antara 55 hingga 60 dan lain-lain.
BACA JUGA: Kaltim Target 2.240 Hektare Kebun Sawit Rakyat Diremajakan
“Karenanya, Dirjen Perkebunan meminta Dinas Perkebunan Provinsi se-Indonesia, segera mengusulkan surat edaran gubernur yang ditujukan ke bupati atau wali kota yang terdapat sentra sawit,” kata Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Ujang Rachmad, Selasa (26/04/2022).
Dalam SE tersebut, Plt Dirjen Perkebunan, Ali Jamil mengatakn pihaknya menemukan adanya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) telah menetapkan harga beli TBS sepihak dengan penurunan antara Rp300 hingga Rp1.400 perkilogram.
BACA JUGA: Perusahaan Pengolahan Sawit di Paser Ini Diduga Cemari Lingkungan
“Ini melanggar ketentuan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS seperti diatur dalam Permentan tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Perkebunan,” tulis Dirjen Perkebunan.
Kepada PKS, dia mengingatkan tidak melakukan pembelian TBS Kelapa Sawit di luar ketetapan Tim Penetepan Harga TBS Provinsi.
BACA JUGA: Satu Perusahaan Sawit di Kabupaten Paser Disanksi, Ada Apa?
Kalau ada, lanjut Dirjen Ali Jamil, Pemprov bisa melakukan peringatan atau memberi sanksi. Anjloknya harga beli TBS oleh PKS dikhawatirkan petani sawit imbas dilarangnya ekspor migor dan CPO oleh Presiden Jokowi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
