
Oleh karena itu, dia meminta Pemprov Kaltim berkoordinasi dan mengomunikasikan kepada pemerintah pusat soal tambang ilegal.
"Walaupun yang memiliki kewenangan pemerintah pusat, harus tetap dikomunikasikan. Jangan seolah-olah kita membiarkan," tegas Baharudin. (ant)
BACA JUGA: Wagub Kaltim Singgung Perusahaan Tambang, CSR untuk Siapa?
Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News